Bojonegoro – Dalam agenda reses yang ke III Tahun 2021. H. Surawi Anggota DPRD Provinsi Jawa timur dari Fraksi Partai Demokrat masa jabatan tahun 2019 – 2024, menyingung besaran dana APBD Kabupaten Bojonegoro sebesar 6,8 Triliyun yang belum sepunahnya dirasakan masyarakat bawah, pada Selasa 02 November 2021.
Kegiatan reses yang di selenggarakan di Dusun Kebonagung Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dihadiri tokoh masyarakat kader kader Partai Demokrat dan perwakilan Pemerintah Desa Kabalan.
H.Surawi Anggota DPRD Provinsi Jawa timur dapil 12 Bojonegoro- Tuban menyampaikan,” Dengan besaran anggaran APBD Kabupaten Bojonegoro 6.8 triliyun, masih ada guru honorer yang gajinya 250,000Ribu/ bulan ini harus di perjuangkan nasibnya.
Lanjut H.Surawi, untuk masalah kelangkaan pupuk dan setabilitas harga panen dari dulu. Disini pemerintah harus hadir, sekarang pemerintah punya badan usaha milik daerah (BUMD) kenapa tidak pernah hadir memberi solusi kesulitan pupuk yang bertahun tahun diraskan petani.
Yang paling penting untuk memutus mata rantai kesulitan pupuk, Dirikan BUMD yang khusus menangani pupuk, Dengan Aggaran 6,8 triliyun saya yakin petani di Bojonegoro tidak akan kekurangan pupuk dan harga padi bisa stabil kalau ada yang mengelolanya” ungkapnya.
H. Surawi menambahkan,Sementara ini pupuk masih menjadi problem komplek bagi petani dan yang paling penting juga segi pengawasan agar tidak ada yang mempermainkan harga pupuk.
Untuk memutus mata rantai kelangkaan pupuk maka Pemkab harus hadir dan segera mendirikan BUMD yang menangani pupuk, kalau pengusaha bisa mendapatkan izin pupuk, kenapa Daerah mendirikan BUMD sulit. (Slh/red).
