Bojonegoro – Bupati Anna Mu’awanah dan para pejabat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Jumat (24/3/2023) di Gedung DPRD. Kegiatan ini dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Bojonegoro atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Bojonegoro Tahun Anggaran (TA) 2022.
Ada 31 rekomendasi berupa saran strategis dari DPRD Kabupaten Bojonegoro. Penyampaian 31 rekomendasi oleh Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mitroatin ini tertuju pada masing-masing OPD di lingkup Pemkab Bojonegoro.
[irp]
[irp]
Hadir Bupati Bojonegoro, sekretaris daerah, jajaran asisten dan staf ahli, kepala OPD, Ketua DPRD beserta jajaran, dan forkopimda.
Penyampaian rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang dibacakan oleh Wakil ketua DPRD kabupaten Bojonegoro dari partai Golkar Hj.Mitro’atin, Spd.
Dalam sambutannya menyampaikan beberapa item yang merupakan keberhasilan pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk kemajuan daerah di semua sektor, jelasnya.
Kemudian pihak DPRD kabupaten Bojonegoro berharap bahwa untuk tahun ini harus ada peningkatan dari segala sektor pelayanan yang mana sebelumnya sudah dilaksanakan namun perlu adanya peningkatan dalam pelayanan terutama dari program PTSL dari BPN.
[irp]
Dengan adanya program PTSL dari BPN yang merupakan sertifikasi tanah secara masal dengan harga terjangkau masyarakat.
Sehinhga dengan program tersebut semua tanah di wilayah kabupaten Bojonegoro terdaftar sehingga semua masyarakat memiliki bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa sertifikat.
“Selanjutnya bahwa tidak kalah pentingnya yaitu program air bersih.
[irp]
Karena seiring dengan kemajuan berkehidupan bahwasannya masyarakat Bojonegoro sangat membutuhkan adanya air bersih, pihak legislatif berharap juga bahwa pemerintah kabupaten Bojonegoro harus lebih meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang air bersih.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas terbentuknya pansus yang menghasilkan 31 rekomendasi untuk berbagai dinas terkait. LKPJ Tahun Anggaran (TA) 2022 merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh konstitusi yang bertujuan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun.
“Sudah membaca dan kami akan segera memberikan jawaban,” ujar Bupati.
[irp]
Bupati Anna juga menjelaskan secara khusus beberapa item OPD berupa informasi terbaru kinerja yang telah dilakukan. Salah satunya mengenai database pendidikan sehingga ada penyelarasan antara beasiswa, hingga sarana dan prasarana dari Pemkab Bojonegoro. Selain itu, dari sektor olahraga, Pemkab sudah mengumpulkan masukan dari para stakeholder. Maka pada P-APBD nanti dan masuk anggaran 2024 akan menambah alokasi APBD sektor olahraga.
“Kami akan memberikan jawaban yang solutif. Kami juga berterima kasih karena Bojonegoro dalam posisi yang baik,” terang Bupati Anna.
[irp]
Bupati menjelaskan capaian yang diperoleh Bojonegoro, di antaranya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 persen hingga UHC sudah 99,85 persen. Terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), pemkab juga terus mendorong e- kalatalog lokal bagi para penyedia sehingga hal tersebut bisa mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di wilayah Bojonegoro.
“Apa yang menjadi capaian ini tentu merupakan hasil kerja sama forkopimda serta DPRD yang senantiasa terus mengawasi. Kami juga berterima kasih pada staf ahli maupun OPD pada percepatan pembangunan ini,” imbuh Bupati. ( Sl/Red)
