oleh

Ketua LMDH Temayang Angkat Bicara, Adanya Isu Penarikan Monosuko.

-Ragam-59 views

Bojonegoro – Menanggapi tentang isue maraknya penarikan ” monosuko ” yang selama ini santer di bicarakan kalangan umum, Ketua LMDH Desa Soko Kecamatan Temayang angkat bicara. ketika di temui awak Media ini di kediamannya pada , 11 Maret 2023.

Baca Juga  Keluarga Besar PT Satu Sorot Network Buka Puasa Bersama Anak Yatim Binaan YKBM
Baca Juga  Mediasi Bersama Warga Margoagung, Sumberrejo Tuntut Sekdes Mundur, Kades ; Jangan Buru- Buru.

Sujoko ketua LMDH ini menuturkan bahwa tidak ada yang namanya ” Monosuko ” , Saya heran kok ada yang bilang seperti itu .kalau untuk bayar PNBP dan bagi hasil panen iya, itupun sudah sesuai prosedur dan kesepakatan yang kami buat bersama dan tertuang dalam perjanjian kontrak kerjasama ( PKS ).

Masih menurut Sujoko, dengan adanya PKS petani penggarap lahan hutan menjadi legal dan bisa menggarap lahan hutan sesuai ketentuan yang berlaku dan terwadahi dalam kelembagaan LMDH dan tidak menjadi penggarap lahan hutan liar ” kalau pun ada yang gagal panen kami LMDH tidak mewajibkan untuk membayar PNBP dan bagi hasil. Jadi Kami tidak pernah melakukan pemaksaan atau bahkan mengintimidasi kepada anggota pesanggem ” tegasnya.

Baca Juga  Pengambilan Sumpah Janji Dan Pelantikan Perangkat Desa Pandantoyo Kec. Temayang Kab. Bojonegoro

Senada yang di sampaikan ketua LMDH desa Gondang Kecamatan Gondang H nyon Nyamidi, bahwa selama ini LMDH tidak pernah melakukan penarikan yang di namakan ” Monosuko ” kalau bagi hasil Agroforestry atau tumpangsari itu benar namun LMDH tidak pernah melakukan penekanan atau menakut – nakuti pada anggota pesanggem Kami.

Kalau pihak karyawan Perhutani , baik itu Mandor atau Mantri tidak pernah terlibat dalam hal penarikan Agroforestry atau PNBP . Itu semua mutlak menjadi tanggung jawab LMDH beserta Pokja ” pungkasnya.

Baca Juga  Target Enam Kursi, Limapuluh Bacaleg Partai PAN Resmi Daftar di KPU Bojonegoro.

Sementara Lasimin , petani penggarap lahan hutan menuturkan bahwa dengan adanya PKS yang di buat LMDH , Kami Masyarakat pinggiran hutan merasa terbantu dan terdongkrak secara ekonomi. Dulu kami bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak pasti , kini saya bisa mendapatkan hasil dari bertani di lahan hutan dan bisa membiayai anak untuk sekolah.

Kalau tentang pembayaran PNBP dan bagi hasil panen , saya tidak pernah mengeluh dan merasa terbebani apalagi ada penekanan atau di takut – takuti . Semua petani pesanggem menjadi warga negara yang baik dengan taat pajak ” pungkasnya ( sl/ag/red ).

Komentar

Tinggalkan Balasan